Aksiologi Dalam Kehidupan Sosial Politik

Aksiologi Dalam Kehidupan Sosial Politik

Aksiologi Dalam Kehidupan Sosial Politik

Sosial, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti ilmu yang berhubungan dengan masyarakat atau tentang masyarakat. Sedangkan politik adalah pengetahuan tentang penyelenggaraan negara, seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan. Dalam politik, selalu tentang tujuan seluruh masyarakat, bukan tentang tujuan individu. Oleh karena itu, aspek aksiologis kehidupan sosial politik merupakan aturan nilai yang harus diperhatikan dalam menerapkan ilmu sosial dan politik. Dalam bidang ilmu yang berkembang selangkah demi selangkah, pertukaran informasi antarmanusia selalu merupakan permainan toleransi (Susanto, 2016: 118). Hal ini berlaku untuk ilmu eksakta, juga bahasa, ilmu sosial, agama atau politik, bahkan segala bentuk pemikiran yang akan menjadi dogma.

Jujun Suriasumantri dalam Syamsir Torang (2014) menyatakan bahwa ilmu harus digunakan, dimanfaatkan, dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia. Ilmu juga dapat digunakan sebagai sarana atau alat untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan mempertimbangkan sifat dan martabat manusia serta pelestarian atau keseimbangan alam. Diharapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan disusun dapat digunakan atau diterapkan secara universal untuk kepentingan umat manusia dan universal. Common berarti milik bersama dan universal berarti tidak memiliki konotasi panochial seperti ras, ideologi atau agama.

 

Prinsip Politik Sebagai Prinsip Penerapan Ilmu

Otoritas dan objektivitas ilmiah tidak dapat diintervensi oleh otoritas dan kepentingan politik apa pun, dan sains bukan untuk kekuasaan. Ilmu pengetahuan dan politik saling mendukung. Ilmu adalah prinsipnya, sedangkan otoritas politik adalah penjaganya. Apa yang tanpa dasar kemungkinan akan jatuh, dan apa yang tanpa menunggu akan binasa. Otoritas politik dengan demikian merupakan alat untuk melindungi, mengembangkan dan mewujudkan pengetahuan. (Syamsir Torang, 2014: 109). Contoh aksiologi dalam Kehidupan Sosial Politik antara lain:

1. Sikap dan Tanggung Jawab Ilmuwan (Latiff Mukhtar, 2014)

Ilmu pengetahuan adalah hasil karya seorang ilmuwan yang apabila memenuhi syarat ilmiah akan menjadi ilmu pengetahuan dan dapat digunakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu para ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar bukan hanya karena mereka adalah warga masyarakat, tetapi juga karena mereka bertanggung jawab atas hasil penelitiannya sehingga disalahgunakan oleh masyarakat. Ilmuwan sebagai orang yang disegani oleh karena itu diharapkan dengan analisisnya mampu menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ilmuwan memiliki kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada publik, untuk menawarkan perspektif yang benar, pro dan kontra, yang baik dan yang buruk sehingga solusi yang objektif dapat dimungkinkan. Manfaat seorang ilmuwan berpikir secara teratur dan hati-hati menyebabkan mereka memiliki tanggung jawab sosial.

Tugas seorang ilmuwan harus mampu menjelaskan hasil penelitiannya sejelas mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologi yang tepat. Mereka tidak akan membiarkan hasil penelitian dan temuan mereka digunakan untuk menindas bangsa lain, bahkan jika digunakan oleh rakyatnya sendiri. Sejarah telah menunjukkan bahwa para ilmuwan telah bangkit dan mengambil sikap menentang politik dan pemerintah yang berkuasa yang mereka yakini telah melanggar prinsip-prinsip umat manusia. Pengetahuan merupakan kekuatan yang dapat disalahgunakan sehingga ilmuwan berperan penting dalam menjaga kemanfaatannya dalam lingkungan sosial dan politik. Penerapan ilmu yang dihasilkan oleh para ilmuwan, baik berupa teknologi maupun teori emansipasi, dan lain-lain, harus memperhatikan nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat, dan lain-lain.

Misalnya: peran akademisi dalam merespon isu lingkungan dan sosial budaya di masyarakat
Senat Universitas Udayana memutuskan rencana daur ulang Teluk Benoa tidak layak dilanjutkan. Hal itu setelah dilakukan investigasi oleh tim penilai Unud setelah hasil kajian dilihat oleh peneliti Unud dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Menurut prof. Suastika selaku Rektor Unud memutuskan untuk tidak melaksanakan proyek tersebut, setelah mempelajari dari aspek lingkungan, teknis, sosial budaya dan ekonomi finansial. (www.antarabali.com). Aksi Institut Teknologi Sepuluh Nopember itu juga menolak tawaran pihak penyelenggara proyek untuk melakukan kajian terhadap proyek tersebut.

 

2. Seorang Teknokrat

Secara definisi, teknokrat adalah sosok yang memiliki kemampuan teknis berdasarkan disiplin ilmu tertentu yang berada di bawah kendalinya dan sekaligus bergerak dalam kegiatan pemerintahan dan pemerintahan. Beberapa tokoh yang dianggap sebagai teknokrat Indonesia

  • Sebagai ahli teori, ia berpendapat bahwa fungsi ilmu pengetahuan adalah untuk membentuk hukum-hukum umum dari peristiwa empiris atau objek yang mengembangkan pengetahuan yang dapat menjelaskan sifat dari peristiwa yang diamatinya dan membuat prediksi untuk masa depan.
  • Sebagai praktisi, teknokrat menganggap sains sebagai disiplin berpikir dan bertindak untuk menganalisis fakta dengan tujuan menyajikan solusi sejauh yang diperlukan.

 

3. Pancasila Sebagai Dasar Politik

Ada berbagai macam pandangan politik dalam kehidupan bermasyarakat. Politik fiskal, politik internasional, politik nasional, politik lokal dan lain-lain. Mereka semua memiliki pengetahuan tentang ketatanegaraan dan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan banyak orang di masing-masing bidang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam perilaku politik.

Politik memainkan peran strategis dalam produksi produk hukum yang mempengaruhi masyarakat umum. Erika dan Dewa (2014) menyatakan bahwa pengembangan karakter produk sah yang sarat dengan nilai-nilai kepribadian bangsa berdasarkan Pancasila merupakan salah satu ciri yang dapat ditonjolkan sebagai identitas pribadi yang mandiri, bertaqwa kepada Sang Pencipta, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. , persatuan, demokrasi, berdasarkan asas musyawarah dan mufakat, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, prosedur hukum harus mencakup pengembangan hukum dalam bentuk pembaruan peraturan perundang-undangan, pemajuan aparatur negara dan masyarakat, serta hukum struktural, budaya dan substantif, serta jaminan penghormatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang. warga negara sebagaimana diatur dalam UUD. Sumber Rangkuman Terlengkap : SarjanaEkonomi.Co.Id